Seputar Bisnis
6 Tujuan Utama Kebijakan OJK Terbaru

6 Tujuan Utama Kebijakan OJK Terbaru

Berita Terbaru – Otoritas Jasa Keuangan mendorong lembaga jasa keuangan untuk melakukan transformasi digital agar berdaya saing tinggi. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan seiring dengan perkembangan ekonom digital, lembaga jasa keuangan harus meningkatkan efisiensinya dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis agar dapat terus bersaing dan menjawab kebutuhan pasar akan keuangan. layanan yang cepat, mudah, murah, andal, dan berorientasi pada konsumen. Untuk itu, OJK memiliki 6 fokus kebijakan percepatan transformasi digital di sektor jasa keuangan, dikutip dari Instagram OJK Indonesia, Selasa (16/2/2021).

1. Mendorong inovasi dan mempercepat transformasi digital di sektor jasa keuangan. Hal tersebut dilakukan melalui optimalisasi regulatory sandbox dan OJK Infinity, serta inovasi produk, layanan dan model bisnis pendukung oleh LJK, termasuk melalui transformasi digital. Selain itu, OJK juga mendorong kolaborasi para pelaku di SJK untuk melakukan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.

2. Mengembangkan regulasi yang mendukung ekosistem sektor keuangan digital. Antara lain terkait dengan manajemen risiko teknologi informasi dan standar tata kelola, kerja sama antar pihak di bidang keuangan digital antara lain dalam penerapan API, serta bentuk dan metode pengawasan yang diterapkan khususnya pada sistem keuangan digital, termasuk pengawasan kehati-hatian. / perilaku pasar, dan penggunaan teknologi pengawasan. / suptech, dan teknologi regulasi / regtech. Hal ini dilakukan agar tercipta ketentuan yang adaptif dan berwawasan ke depan atas implikasi perkembangan dan inovasi teknologi yang berkembang saat ini maupun di masa yang akan datang.

3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor jasa keuangan sejalan dengan perkembangan industri digital. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan sertifikasi dan berbagai program peningkatan kapasitas bagi pegawai dan pimpinan lembaga jasa keuangan, serta mendorong peningkatan kapasitas inhouse dan sertifikasi internasional untuk mendorong LJK mempersiapkan sumber daya manusia di era digital.

OJK akan menerbitkan Cetak Biru Pengembangan SDM SJK yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah pola pikir SJK SDM sejalan dengan pemanfaatan teknologi digital dalam bisnis SJK yang dinamis, mewujudkan SDM SJK yang gesit, kompeten, unggul, dan berdaya saing secara nasional dan global, serta memenuhi kebutuhan akan skill dan talent gap untuk sumber daya manusia di SJK baik dari bidang pendidikan, pelatihan, asosiasi, institusi dan industri.

4. Memperkuat peran riset untuk mendukung inovasi dan transformasi digital sektor jasa keuangan. Hal tersebut dilakukan dengan menjajaki penggunaan teknologi baru pada produk, layanan dan model bisnis keuangan serta mengembangkan metode pemantauan sektor jasa keuangan, serta menggali faktor kunci keberhasilan dalam melakukan transformasi digital di lembaga jasa keuangan dan regulator untuk mendukung perumusan kebijakan OJK yang mendukung inovasi dan transformasi digital di SJK guna mewujudkan SJK yang berdaya saing tinggi.

5. Mempercepat pelaksanaan pengawasan berbasis TI (Suptech) di OJK dan penggunaan Regtech oleh Lembaga Jasa Keuangan. Suptech mendorong kinerja otoritas menjadi data driven dengan memperhatikan tingkat kompleksitas, size, kesiapan dan perkembangan industri jasa keuangan yang dipantau. OJK akan terus mengembangkan aplikasi suptech dengan menggunakan teknologi terkini secara bertahap, baik untuk perizinan, pelaporan, dan pengawasan, antara lain dengan mendorong interoperabilitas regtech dan suptech, pengembangan infrastruktur data dan jaringan. Selain itu, OJK juga akan mendorong SDM pengawas yang unggul di era digital.

6. Business Process Reengineering untuk meningkatkan kualitas perizinan, regulasi dan pengawasan. Untuk menjawab kebutuhan industri terkait percepatan perizinan dan efisiensi pelaporan serta penyesuaian perkembangan teknologi, OJK mengembangkan perizinan terintegrasi berbasis teknologi, otomatisasi pelaporan, dan peningkatan kualitas pengawasan dengan menggunakan data dari lembaga jasa keuangan terintegrasi. Selain itu, percepatan BPR akan meningkatkan kapasitas organisasi menuju organisasi yang andal untuk meningkatkan kualitas teknologi, organisasi, dan sumber daya manusia OJK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *